Ketika Pekerja Rumah Tangga Berserikat (Serial I)

Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Tunas Mulia lahir untuk menginspirasi PRT berorganisasi dan berjuang memperoleh hak-hak sebagai pekerja.


Para pengurus SPRT Tunas Mulya, Yogyakarta.

VARIA.id, Yogyakarta – Saat matahari condong ke barat, sekretariat SPRT Tunas Mulia yang berada di pojok Gang Empu Gandring III, Umbulharjo, Yogyakarta, mulai ramai. Empat orang perempuan berjilbab satu persatu memasuki rumah tersebut.

Kini ruangan tanpa kursi dan meja mulai diisi suara-suara perempuan berdiskusi sambil sesekali tertawa. Ririn Sulastri berada di antara perempuan yang sedang duduk melingkar. Ia merupakan ketua SPRT Tunas Mulia.

Siang itu, ia menyempatkan berkumpul di sekretariat SPRT Tunas Mulia di tengah kesibukannya sebagai PRT. “Baru bisa ke sini setelah nganter anak majikan sekolah,” kata perempuan bertubuh tambun sambil tersenyum, Selasa 4 Agustus 2015.

Ririn bekerja sebagai PRT sejak 1996. Orangtua tunggal ini mengaku menjadi PRT untuk menopang kehidupan 2 anak, dan ayahnya yang sudah renta.

Awal bekerja sebagai PRT, ia hanya menerima upah sebesar Rp 150 ribu per bulan. Uang itu biasanya langsung tandas untuk membeli sembako dan keperluan rumah tangga. Maklum kala itu, gaji sebesar itu masih di bawah upah minimum.

Sejak memilih bekerja sebagai PRT, upah murah dan perlakuan sewenang-wenang dari pemberi kerja menjadi sesuatu yang harus ia terima begitu saja. Lebih dari itu, ia pernah menjadi korban pelecehan seksual.

Pada 2000 silam, Ririn sempat bekerja melalui agen penyalur PRT. Ia bekerja merawat seorang wanita stroke yang disebabkan kecelakaan lalu lintas. Suatu hari ketika Ririn tengah menyiapkan air hangat untuk memandikan wanita itu. Tiba-tiba, suami dari wanita yang dirawatnya menyergap dari belakang.

Lelaki dalam kondisi setengah telanjang itu kemudian memeluk Ririn dari belakang. Spontan, Ririn menyiramkan air ke arah wajah majikannya. Ia berdiri dengan wajah merah. “Itu kurang ajar sekali,” katanya.

Setelah peristiwa memalukan itu, Ririn memutuskan untuk melapor ke agen penyalur. Bukan pembelaan yang didapat, melainkan hujatan.

“Ah, paling kamu yang goda-goda kan?” kata Ririn sambil menirukan suara pengurus agen penyalur saat ia mengadu.

Sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah peristiwa itu, Ririn dipecat tanpa upah. Rasa percaya terhadap agen penyalur PRT sudah hilang, perempuan berusia 42 tahun, akhirnya bekerja sebagai PRT secara mandiri.

Dua tahun kemudian, Ririn mulai terlibat organisasi PRT. Ia pun bergabung dengan LSM bernama Rumpun Tjoet Nyjak Dien (RTND). RTND merupakan cikal bakal dari SPRT Tunas Mulia.

Di SPRT Tunas Mulia, Ririn banyak berdiskusi bersama dengan aktivis dan sesama PRT. Mereka membicarakan nasibnya sendiri yang masih terdiskriminasi sebagai kaum pekerja: upah murah, rentan mengalami kekerasan, kekerasan seksual, kekerasan verbal, eksploitasi jam kerja, sampai pemecatan secara sepihak.

Dengan berorganisasi Ririn mengaku lebih percaya diri membuat kesepakatan kerja dengan pemberi kerja. “Sekarang malah saya yang memberi training dan mendampingi teman-teman kalau ada masalah dengan majikan,” ucapnya.

Sekarang, pekerjaannya tidak full time untuk satu majikan saja. Ia sengaja memilih kerja lepas untuk banyak majikan agar dapat mengatur waktu dan mendapat upah lebih banyak.

Malam sampai subuh merawat jompo. Subuh sampai pukul 6 pagi menjadi loper koran. Setelah itu antar anak majikan sekolah sekalian belanja sayur mayur untuk dijual di sekolah.

“Jam 4 sore saya sudah di rumah sampai maghrib atau sekitar jam 8, itu istirahat dan mendampingi anak belajar,” papar Ririn mengisahkan aktivitasnya sehari-hari.

Di samping itu, ia juga menerima panggilan untuk bersih-bersih rumah, seterika pakaian, dan memasak. Semua pekerjaan yang ia jalankan sudah diberi tarif sesuai tingkat ringan dan beratnya pekerjaan.

Ketika mendapatkan pekerjaan baru, ia pun tak serta merta menerima untuk bekerja secara penuh. Ririn biasanya mulai bekerja dengan sistem kontrak harian. “Begitu terus sampai saya memang sudah cocok dengan keluarganya. Kalau sudah nyaman dan percaya baru kerja full,” tuturnya.

Bagi anggota SPRT Tunas Mulia, kontrak kerja tertulis dengan pemberi kerja merupakan kunci utama untuk bekerja professional. Sebab dari situ, PRT dan pemberi kerja bisa mengetahui secara jelas dan rinci mengenai hak dan kewajibannya.

Tapi, Ririn mengakui belum semua anggota SPRT Tunas Mulia menyodorkan kontrak kerja tertulis saat pertama kali bekerja. “Sekarang itu seluruh anggota kami, minimal harus membuat kesepakatan tentang upah dan libur secara lisan dengan majikan,” katanya.

 

Tentang Tunas Mulia

SPRT Tunas Mulia merupakan serikat pekerja pertama khusus PRT di Indonesia. Bahkan serikat pekerja ini lahir jauh sebelum Konvensi Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga pada 2011. SPRT Tunas Mulia berdiri 27 April 2003. Setahun kemudian resmi terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta. Awalnya, SPRT Tunas Mulia hanya beranggota 27 orang. Tapi lambat laun anggotanya terus bertambah.

Hingga kini total anggota SPRT Tunas Mulia yang tercatat mencapai 500 orang dengan iuran masing-masing sebesar Rp 2000 per bulan. Mereka tersebar di pelbagai daerah dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, mulai dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, sampai Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mendapat status sebagai pekerja dan tercatat sebagai serikat pekerja di Dinas Tenaga Kerja Yogyakarta bukan perkara mudah. Sebab PRT belum memiliki payung hukum dan diakui statusnya sebagai pekerja.

Selain itu, PRT masih lekat dengan citra ‘jongos’, sebagai buah dari budaya feodalisme yang hidup di Tanah Air sejak dulu kala. Betapa tidak, perlindungan hukum berupa Undang Undang tentang Perlindungan PRT mengalami tarik ulur untuk disahkan pemerintah dan DPR. Sampai saat ini RUU Perlindungan PRT belum juga masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Untuk mendapatkan surat pengesahan sebagai sebuah serikat para pengurus SPRT Tunas Mulia harus melakukan dialog berulang kali dengan pemerintah. Mereka memberikan pemahaman bahwa pekerja rumah tangga juga berhak berserikat dan diakui secara resmi sebagai pekerja.

Salah satu cantolan hukum yang digunakan adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.16/Men/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Tata Cara pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan dasar hukum tersebut,  SPRT Tunas Mulia kemudian bisa tercatat resmi sebagai serikat pekerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Tepatnya dengan nomor Bukti Pencatatan Nomor 13/SPSB-DIY/04/2004, pada tanggal 17 April 2004, kata Bendahara SPRT Tunas Mulia, Jumiyem.

Status PRT sebagai pekerja di Yogyakarta kemudian diperkuat dengan penerbitan Peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2010. Setahun kemudian menyusul Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 31 tahun 2011. “Keduanya menjelaskan tentang perlindungan PRT,” tambah Jumiyem.

Secara struktur, SPRT Tunas Mulia hanya punya dua divisi: advokasi dan organisasi. Sementara, divisi advokasi menjalankan fungsi advokasi bagi anggotanya yang mengalami masalah di tempat kerja.

Satu dekade berserikat, telah beragam aduan yang diadvokasi oleh SPRT Tunas Mulia. “Hampir semuanya kasus perdata, belum pernah ada yang pidana sampai dibawa ke jalur hukum begitu,” lanjut Jumiyem.

Kasus perdata yang dimaksud antara lain seperti perampasan hak berupa upah, fasilitas dan beban kerja, hari libur, dan izin berorganisasi. Kasus-kasus yang diadvokasi SPRT Tunas Mulia selama ini kebanyakan berakhir damai antara PRT yang mengadukan kasus dengan pemberi kerjanya.

Beriringan dengan itu, divisi organisasi berperan melatih PRT anggotanya dengan berbagai keterampilan. Salah satunya keterampilan bernegosiasi agar berani bersuara jika di tempat kerja mereka mengalami masalah.

“Jadi kita ajarin ngomong dulu. Kita tawarkan juga, butuh bantuan atau tidak. Mau dituntut atau tidak,” jelas Jumiyem.

Sepekan atau seminggu sekali mereka berkumpul dan berbincang. Topik-topik dalam diskusi tersebut mulai dari tentang hak-hak PRT, hak asasi manusia, gender, dan kesehatan reproduksi. Adapun keterampilan lainnya seperti bahasa Inggris dan mengoperasikan komputer dan internet.

SPRT Tunas Mulia menjadi serikat PRT pertama di Indonesia yang berdiri secara resmi di mata hukum. Langkah ini kemudian menjadi inspirasi bagi serikat-serikat PRT lainnya di Yogyakarta, bahkan di Indonesia.

Mengikuti jejak SPRT Tunas Mulia, pada 2009, berdiri Serikat Pekerja Kongres Operata (Organisasi Rumah Tangga) Yogyakarta (KOY). Saat ini KOY sudah punya 500 anggota yang mewadahi 16 kelompok PRT di Yogyakarta. Saat ini mulai dirintis SPRT bernama Sapulidi di Jakarta serta SPRT serupa di Sumatera Utara.

Melalui pencatatan resmi di dinas tenaga kerja, status PRT secara tidak langsung sudah diakui pekerja dan memiliki hak yang sama dengan pekerja di sektor lainnya. Jalan ini menjadi awal bagi PRT untuk mendapatkan perlindungan hukum, sambil terus mendorong pengesahan RUU Perlindungan PRT.*

 

Tim Penulis: Muhammad Irham, Vela Andapita

Editor: Muhammad Irham

Penulis

Konten Terkait

*

Top