Jalan Terjal RUU Perlindungan PRT (Serial III)

Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah diajukan lebih dari 10 tahun silam ke DPR. Selama itu pula payung hukum untuk PRT terkatung-katung.


Aksi demonstrasi PRT menuntut perlindungan hukum di Yogyakarta. (Foto: Jala PRT)

VARIA.id, Jakarta – Pemerintahan dan wajah-wajah para wakil rakyat di DPR sudah berganti berulang kali. Tapi, Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) sudah diajukan ke DPR sejak 2004 silam tak kunjung disahkan. Bahkan sampai saat ini.

Jalan panjang RUU Perlindungan PRT untuk disahkan menjadi undang undang mendapatkan banyak tantangan. Menurut Koordinator Jala-PRT, Lita Anggraini mandeknya pengesahan RUU Perlindungan PRT tak lepas dari niatan DPR untuk memposisikan PRT setara dengan pekerja di sektor lainnya. PRT masih dianggap ras terendah dalam piramida pekerja. “Beban kerjanya maksimum, tapi apresiasi minimum,” katanya.

Padahal, kata Lita, berdasarkan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 189, PRT sudah mendapatkan posisi yang setara dengan pekerja di sektor lainnya. Antara lain memiliki hak mendapat upah layak, 8 jam kerja sehari, libur akhir pekan, cuti bulanan, dan jaminan sosial. “Tanpa payung hukum profesi PRT rentan mendapat perlakuan semena-mena dari pemberi kerja, termasuk kekerasan dan pelecehan seksual,” katanya.

Saat ini, RUU Perlindungan PRT sendiri masih di DPR, tapi tak masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. DPR sendiri masih mempertimbangkan RUU Perlindungan PRT lantaran perlu mempertimbangkan kemampuan pengguna untuk membayar PRT.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Firman Subayo mengatakan, tak semua pengguna PRT berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Sehingga, kata dia, ketika RUU Perlindungan PRT ini disahkan bisa berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. “Kebanyakan kan direkrut secara kekeluargaan. Jangan sampai kebijakan ini malah jadi beban bagi masyarakat (pengguna PRT-red),” katanya kepada Varia.id, Selasa 11 Agustus 2015.

Ke depan, DPR akan kembali melakukan kajian-kajian dengan mengundang para pakar, sosiolog, masyarakat pengguna PRT dari kalangan menengah hingga atas, aktivis pemerhati PRT, dan PRT. Dengan kata lain, RUU Perlindungan PRT masih harus mendekam di DPR sampai waktu yang tidak ditentukan.

“Intinya, sebuah UU harus dibuat secara transparan, terbuka, tidak melanggar hak semua masyarakat,” tambah Firman Subagyo.

Kendati DPR belum mengesahkan RUU Perlindungan PRT, pada awal tahun ini pemerintah mengeluarkan regulasi untuk Perlindungan PRT. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Beleid ini mengatur tentang hak dan kewajiban PRT. Di antaranya hak memperoleh informasi mengenai pengguna, hak mendapat perlakuan yang baik, mendapat upah sesuai perjanjian kerja, dan mendapat makan dan minum yang sehat.

Selain itu, Permenaker Nomor 2/2015 tetang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga juga menjelaskan hak-hak PRT lainnya. Seperti hak mendapat istirahat yang cukup, cuti sesuai kesepakatan, kesempatan beribadah, mendapatkan tunjangan hari raya, serta berkomunikasi dengan keluarga.

Agen penyalur PRT pun tak luput dari proyeksi permenaker ini. Di situ dijelaskan agen-agen penyalur PRT harus memiliki badan resmi mulai tingkat pemerintah pusat hingga daerah.

Namun, seperti peraturan menteri lainnya, Permenaker Nomor 2/2015 tak punya kekuatan hukum untuk memberikan sanksi pidana. Direktur Jenderal Pembinaan, Pengawasan Ketenagakerjaan, Muji Handaya mengakui regulasi ini hanya bersifat imbauan. Satu-satunya payung hukum yang paling kuat untuk melindungi PRT adalah undang undang.

“Tapi setidaknya lewat Permenaker No 2/2015 ini, kita sudah buat nota kesepahaman dengan agen-agen penyalur. Supaya mereka memperlakukan PRT dengan layak. Ini yang bisa dilakukan pemerintah saat ini,” kata Muji beberapa waktu lalu.*

 

Perjalanan RUU PRT di Parlemen

Tahun Perjalanan di DPR
2004 Jala-PRT mengajukan draf RUU Perlindungan PRT ke DPR
2004 – 2009 Masuk dalam Prolegnas 2004 – 2009. Tapi tak pernah jadi pembahasan.
2009 Melalui usulan Komisi IX DPR, RUU Perlindungan PRT masuk Prioritas Prolegnas 2010
2010 Komisi IX DPR menghentikan pembahasan RUU Perlindungan PRT. Kemudian didesak masyarakat sipil untuk dibahas kembali. Akan tetapi tak pernah dibahas sepanjang 2010.
2011 Komisi IX membentuk panitia kerja (Panja) RUU PRT. Penyusunan naskah akademik oleh Sekretariat Jenderal DPR-RI dan dipersentasikan ke Komisi IX DPR. Sempat hilang dalam daftar prolegnas 2012. Tapi setelah didesak kembali pada Desember 2011, RUU Perlindungan PRT kembali masuk daftar Prolegnas 2012.
2012 Sempat dibahas 3 dalam rapat Komisi IX DPR. Panja RUU Perlindungan PRT melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina.
2013 Panja Komisi IX DPR RI 3 kali membahas RUU Perlindungan PRT. Tim Panja melakukan Kunjungan Kerja untuk Uji Publik di Makasar dan Malang. Masuk ke Badan Legislasi DPR untuk harmonisasi.
2015 Di awal tahun masuk dalam daftar Prolegnas. Tapi kemudian dicoret lagi dari daftar Prolegnas.

 

Tim Penulis: Muhammad Irham, Vela Andapita

Editor: Muhammad Irham

 

Penulis

Konten Terkait

*

Top