Penyerapan Belanja Rendah Jadi Ukuran Kinerja Menteri Kabinet Kerja

Penyerapan belanja kementerian dan lembaga Semester I-2015 diperkirakan tak akan lebih dari 26 persen. Penyerapan anggaran yang rendah ini dapat menjadi ukuran kinerja menteri di Kabinet Kerja.


Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Luky Alfirman, menjelaskan kondisi pembangunan ekonomi Indonesia dan asumsi dasar ekonomi makro di tahun 2015-2016 pada seminar CORE 2015 Mid Year Review: Managing Economic Slowdown, di Graha Sucofindo, Jakarta (28/07/2015). (Foto: Aulia Afrianshah/ VARIA.id)

VARIA.id, Jakarta – Penyerapan belanja negara hingga Juni 2015 diproyeksikan tak lebih dari 40 persen. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, Luky Alfirman mengatakan rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan efisiensi pengadaan barang dan jasa.

“Proyek kementerian dan lembaga itu sekarang juga banyak yang terjadi efisiensi dari perencanaan awal. Misalnya, ketika ada perencanaan pembangunan jembatan, itu nilainya bisa turun dari rencana awal karena ada efisiensi lewat lelang. Pengadaan soal tanah juga begitu,” katanya saat diskusi CORE 2015 Mid-Year Review: Managing Economic Slowdown di Grha Sucofindo, Jakarta Selatan, Selasa 28 Juli 2015.

Selain itu, penyerapan belanja negara yang rendah selama Januari-Juni dipengaruhi faktor transisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo.

“Begitu juga berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya penyerapan belanja kementerian dan lembaga tak akan mencapai 100 persen. Untuk tahun ini diperkirakan hanya 96 persen,” kata Lucky.

Kementerian Keuangan memproyeksikan semester I-2015 belanja negara yang terserap sebesar Rp 773,9 triliun atau 39 persen dari total APBN-P Rp 1,984.1 triliun. Sedangkan penyerapan belanja kementerian dan lembaga pada semester I-2015 diperkirakan hanya 26,2 persen. Sementara, penyerapan belanja non kementerian dan lembaga pada periode yang sama diperkirakan 43,4 persen.

Penyerapan belanja negara Semester I-2015 menurun kalau dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Pada 2014, realisasi belanja negara Semester I mencapai 40,5 persen dari nilai APBN-P. Pada periode yang sama, belanja kementerian dan lembaga terserap sebesar 29,7 persen. Sedangkan belanja non kementerian dan lembaga pada 2014 periode yang sama, lebih rendah dari proyeksi Semester I-2015, yaitu 42,7 persen.

Screen Shot 2015-07-30 at 3.33.19 PM

 

Ukuran Kinerja Menteri

Di kesempatan yang sama, Direktur Penelitian CORE Indonesia, Mohammad Faisal mengakui belanja negara, khususnya kementerian dan lembaga masih rendah di Semester I-2015. Hal ini disebabkan peralihan pemerintahan dan reorganisasi di kementerian dan lembaga. “Ini kan ada pemerintahan baru. Misalnya, Kementerian Koordinator Maritim itu baru. Itu banyak yang baru dari institusional juga. Nah, transisi ini cukup signifikan pengaruhnya,” katanya.

Lebih lanjut Faisal menilai penyerapan anggaran di kementerian dan lembaga sangat bergantung dari figur kepemimpinannya. Penyerapan anggaran menjadi ukuran dari kinerja menteri dan pemimpin lembaga. “Penyerapan anggaran lebih cepat itu sangat bergantung figure orang-orang mengeksekusi anggaran itu. Mulai dari perencanaannya, dan tentu terkait dengan Nawacita dari RPJMN,” katanya.

Seperti diketahui, belakangan ini isu perombakan menteri (reshuffle) dalam Kabinet Kerja makin menguat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah menteri-menteri terkait bidang ekonomi.

Pekan ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan 11 ekonom di Istana Negara. Rapat tersebut untuk membicarakan kondisi perekonomian nasional yang belakang makin tertekan. Pertemuan tersebut diberitakan sejumlah media menjadi ajang untuk mengukur kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sejauh ini Presiden Jokowi masih mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Kerja. Namun, dalam pelbagai kesempatan, bekas Gubernur DKI Jakarta ini belum mau memberikan kepastian waktu penilaian tersebut diumumkan sekaligus pergantian menteri.*

 

Editor: Muhammad Irham

Penulis

Konten Terkait

*

Top