Tertekan, Pertumbuhan Ekonomi 2015 Dikoreksi 5,2 Persen

Pemerintah kembali mengoreksi pertumbuhan ekonomi 2015 semula sebesar 5,7 persen menjadi 5,2 persen. Angka tersebut masih bisa digenjot asalkan pemerintah dapat mendorong belanja infrastruktur untuk UMKM.


Direktur Penelitian CORE Indonesia Mohammad Faisal, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Luky Alfirman dan Ekonom Hendri Saparini menjelaskan kondisi terkini makro ekonomi Indonesia. Seminar yang bertajuk CORE 2015 Mid Year Review: Managing Economic Slowdown, digelar oleh CORE Indonesia dan KOJI Communications di Graha Sucofindo, Jakarta (28/7/2015). (Foto: Aulia Afrianshah/ VARIA.id)

VARIA.id, Jakarta – Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada Semester I-2015 hanya 4,9 persen. Angka ini lebih rendah dari periode yang sama pada 2014, yaitu 5,21 persen.

Menurut catatan pemerintah, faktor ekonomi global memberikan pengaruh besar terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Semester I-2015. Di antaranya harga komoditas global terutama migas dan pertambangan yang terus melemah, kinerja perekonomian negara-negara berkembang yang melambat, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter di negara maju seperti Amerika dan Eropa.

“Kebijakan moneter dari Amerika, itu pasti mulai menaikan suku bunga. Kita tersandera saat ini. Walaupun belum naik suku bunganya, orang sudah berspekulasi. Sementara di Eropa dan Jepang masih tahap pemulihan,” Kata Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan, Lucky Al Firman.

Menurut Lucky, perlambatan ekonomi merupakan fenomena umum yang terjadi di negara-negara lain, khususnya Asia. Hal ini dapat dilihat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Tiongkok, Malaysia, Filipina dan Singapura.

Screen Shot 2015-07-28 at 1.43.25 PM

 

“Hal ini sudah kita sampaikan ke DPR. Tapi memang perlambatan ekonomi merupakan fenomena umum yang terjadi di hampir seluruh negara. World Economic Outlook (WEF) dari IMF juga terus mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia. Pada Juli lalu, IMF memprediksi ekonomi dunia hanya tumbuh 3,3 persen lebih rendah dari proyeksi bulan April yaitu 3,5 persen,” tambah Lucky.

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi penundaan belanja pemerintah akibat revisi anggaran oleh pemerintahan baru dan proses reorganisasi. Proses revisi anggaran membutuhkan waktu 6 bulan untuk sampai di tingkat satuan kerja di kementerian dan lembaga.

“Revisi APBN itu untuk merealisasikan janji-janji kampanye pemerintahan baru. Tiap Oktober itu, APBN sudah disahkan, tapi karena ada pemerintahan baru, maka fokus perubahan dilakukan Januari tahun ini. Nah, pada akhir Maret itu anggarannya baru selesai di satker KL,” lanjut Lucky.

Di tengah kelesuan ekonomi global, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa ditutup dengan angka moderat 5,2 persen. Sejumlah program yang sudah berjalan diyakini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Di antaranya pembentukan tim percepatan anggaran, percepatan pencairan penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, revisi kebijakan tax allowance, serta penambahan bebas visa untuk 30 negara.

Di sisi lain pemerintah sedang merevisi kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa untuk mendorong tingkat konsumsi pemerintah, lalu penghapusan PPnBM pada produk elektronik, alat olahraga, peralatan music, peralatan rumah tangga, dan peralatan perkantoran, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Terakhir, kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk melindungi dan meningkatkan daya beli masyarakat, dengan penurunan besaran PTKP menjadi Rp 36 juta setahun.

Screen Shot 2015-07-28 at 3.52.40 PM

 

Mendorong Belanja Infrastruktur untuk UMKM

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Hendri Saparini mengatakan, patokan pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,2 persen masih bisa digenjot lagi. Syaratnya, pemerintah dapat mengarahkan belanja infrastruktur untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Belanja infrastruktur itu kan dari pengalihan subsidi BBM. Nah, selama subsidi BBM ini dicabut itu membebani kelompok UMKM. Untuk itu, belanja infrastruktur harus diperbesar untuk menambah peningkatan income mereka,” katanya.

Hendri melanjutkan, pertumbuhan ekonomi pada Semester II-2015 sangat bergantung dari konsumsi pemerintah. Ini karena pemasukan dari ekspor tak bisa diharapkan. Pada Kuartal I-2015, pertumbuhan ekspor menurun sebesar 0,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Jadi ke depan, pekerjaan pemerintah itu bagaimana menjaga daya beli. Kalau dari struktur Indonesia, ini yang di bawah ini terdampak karena kenaikan harga; tariff dasar listrik, BBM dan seterusnya. Ini daya beli mereka bisa merosot. Kelompok atas itu tergantung proyek pemerintah dan komoditas,” katanya.*

Screen Shot 2015-07-28 at 3.53.49 PM

 

Editor: Muhammad Irham

Penulis

Konten Terkait

*

Top