Pemerintah Harus Kawal Inflasi dari Arus Barang

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah, akibat arus likuiditas pasar global yang kembali ke pemiliknya. Pemerintah harus bisa mengatasi dampak kenaikan harga yang menyusul di belakangnya.


Inflasi (ilustrasi). (Foto: VARIA.id)

VARIA.id, Jakarta – Nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar AS yang perkasa bukan fenomena yang luar biasa.

Demikian analisa Yanuar Rizky dari Financial Trend, Research, Analys and Communication (FTRAC) dalam diskusi yang dihadiri kalangan Badan Anggaran DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 25 Maret 2015.

“Pemerintah sekarang harus mempunyai rencana yang efektif dalam jangka pendek dalam menangani inflasi,” kata Yanuar dalam forum yang digelar oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu.

Selama ini, menurut Yanuar, dalam menangani laju inflasi, kebijakan pemerintah selalu bertumpu pada resep lama. Pemerintah menyerahkan urusan inflasi kepada Bank Indonesia (BI). Maklum, tugas utama bank sentral memang menangani persoalan moneter yang berdampak pada kemaslahatan orang banyak.

Kebijakan BI dengan rumus baku menaikkan nilai suku bunga memang efektif mengerem laju inflasi. Namun, kata dia, hal itu belum ampuh meningkatkan daya beli atau ketahanan ekonomi masyarakat.

“Apalagi kompleksitas nilai tukar rupiah selalu berhadapan dengan Bank Sentra Amerika Serikat, The Fed,” kata Yanuar.

Ketika ada sinyal kenaikan suku bunga The Fed, itu mencerminkan ekspektasi Bank Sentral AS bahwa inflasi bakal naik. Naiknya inflasi terjadi karena The Fed mengacu pada membaiknya perekonomian yang ditandai dengan tiga hal, yakni (1) turunnya angka pengangguran, (2) sinyal pertumbuhan ekonomi Ameriksa, dan (3) ekpektasi inflasi dalam jangka panjang.

Hal yang patut dicermati, kata dia, perhatian pemerintah atau kebijakan di suatu negara selalu bertumpu pada persoalan defisit anggaran belanja negara. Untuk konteks Amerika Serikat, defisit belanja atau defisit fiskal itu terkait dengan dana pengangguran. “Penyebab defisit itu sendiri adalah risiko sosial yang harus diatasi oleh pemerintah Negara Adi Daya itu,” kata Yanuar.

 

 

Inflasi di Indonesia dalam 3 Tahun Terakhir (Sumber:BPS)

Inflasi di Indonesia dalam 3 Tahun Terakhir (Sumber:BPS)

 

Surat utang pemerintah Amerika Serikat  adalah alat untuk membiayai defisit. Baik defisit karena kebijakan mitigasi risiko pengangguran sekaligus defisit stimulus fiskal untuk mengurangi pengangguran.

Surat itu dikeluarkan pembiayaannya lalu “diunjuk” (leveraging) dengan kebijakan moneter yang disebut Quantitative Easing. Ini semacam operasi “cash flow monetary baseline” yang memutar surat utang dengan dana yang dimiliki oleh otoritas moneter Amerika.

Pusaran “gorengan” dana ini banyak dilakukan di negara berkembang (emerging market) seperti di Indonesia. Saat indikator ekonomi di Amerika Serikat membaik, “uang panas” yang beredar akan ditarik kembali oleh otoritas moneter negara itu.

Menurut Yanuar, Indonesia perlu belajar pola itu. “Jika pemerintah berkeputusan mitigasi risiko sosial bukan dengan subsidi BBM, maka manajemen inflasi yang baik mengatur peredaran uang dan memastikan ketahanan logistik (arus barang pokok) harus menjadi strategi bauran fiskal dan moneter,” jelas Yanuar.

Dalam mengatasi persoalan ini, kata dia, BI selama ini hanya menjaga inflasi dari sisi arus uangnya. Padahal, inflasi adalah persoalan yang berkaitan dengan arus uang dan arus barang.

Karenanya, pemerintah harus berada di seberang Bank Indonesia, yakni memastikan perimbangan arus barang terkait dengan kecenderungan meningkatnya arus uang sebagai akibat kenaikan harga dan berimbas pada melemahnya rupiah di pasar global.

 

Peran Bulog

Pemerintah memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) yang mempunyai kemampuan untuk berperan dalam persoalan logistik.

Yanuar menyarankan agar pemerintah memfungsikan kembali alat-alatnya untuk menjaga ketahanan logistik masyarakat. Inflasi tanpa subsidi adalah manajemen uang beredar dan manajemen barang.

“Ini hanya bisa berhasil dengan kerja keras. Jika pemerintah memilih untuk mencabut subsidi BBM, maka sudah menjadi tugas pemerintah saat ini untuk melindungi masyarakat dari pasar global,” tandasnya.

Direktur CORE Indonesia Hendri Saparini mendesak pemerintah untuk melakukan kordinasi. Hal ini supaya berbagai kebijakan tak lagi tumpah tindih dan antarkementerian tak saling bertarung. Dalam situasi sulit–sebagai dampak perekonomian global maupun karena terlalu terbukanya perekonomian Indonesia–pemerintah harus mampu mengatur  semua itu dengan manajemen yang lebih baik.

Hendri menyebut kebijakan pemerintah terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendorong perusahaan-perusahaan plat merah agar lebih berdaya saing patut diapresiasi. Namun, kebijakan itu bakal efektif jika pemerintah mampu mengarahkan BUMN strategis agar bersinergi dan menyokong program pemerintah.*

 

 

Editor: Chairul Akhmad

 

Penulis
Tags ,

Konten Terkait

*

Top