MIFEE, Tongkat Estafet Lumbung Pangan SBY ke Jokowi

Proyek MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate) dimaksudkan membangun ketahanan pangan dan energi. Tapi pelaksanaannya lebih fokus pada komoditas nonpangan berbasis ekspor dan menyingkirkan masyarakat lokal.


Lumbung padi di perkampungan Baduy/ ilustrasi. (Foto: Aulia Afrianshah/ VARIA.id)

VARIA.id, Jakarta – Pertumbuhan penduduk Indonesia hingga 2020 mendatang diperkirakan mencapai 271,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan yang cukup besar dan berkualitas.

Untuk memenuhi ketersediaan pangan ini, pemerintah berencana menjadikan Papua sebagai lumbung pangan nasional. Proyek kontroversial Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) menjadi salah satu andalan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, Papua dikatakan punya potensi dan keunggulan dalam hal ketahanan pangan. Jenis komoditas yang dapat dikembangkan di Bumi Cendrawasih antara lain, padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan (mangga, jeruk, pisang).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2013, produksi tanaman pangan di Papua terdiri dari produksi jagung sebesar 9.107 ton dari luas panen 4.255 hektare. Lalu, produksi padi mencapai 199.362 ton dari luas panen 58.634 hektare. Sedangkan produksi kedelai mencapai 5.219 ton dari luas panen sebesar 4.367 hektare.

Komoditas lainnya terkait pangan adalah kacang tanah yang produksinya mencapai 2.693 ton dari luas panen sebesar 2.551 hektare. Diikuti produksi sagu sebesar 7.319 ton dari luas panen 7.608 hektare, serta produksi ubi jalar mencapai 455.742 ton dari luas panen 34.100 hektare.

Sementara, produksi ubi kayu mencapai 51.120 ton dari luas panen 4.253 hektare. Sedangkan untuk peternakan besar di Papua, jumlah populasi terbesar adalah babi, sapi potong, dan kambing.

 

Peta Proyeksi Pertumbuhan Papua versi Bappenas

 

Pengembangan komoditas pangan akan dikaitkan dengan proyek kerja sama pemerintah dan perusahaan MIFEE. Proyek yang digagas Susilo Bambang Yudhoyono pada 2008, dilanjutkan dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan oleh Joko Widodo. Dalam RPJMN pemerintahan Jokowi-JK disebutkan, pengembangan MIFEE dialokasikan seluas 1,2 juta hektare yang dibagi dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP).

Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan terdiri dari Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk jangka menengah (2015-2019) diarahkan pada terbangunnya KSPP pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji.

Sedangkan untuk jangka panjang (2020 – 2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Sementara konektivitas kawasan MIFEE di Merauke dan sekitarnya meliputi Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Boven Digoel.

 

Penuh kritik

Proyek agroindustri MIFEE diluncurkan 11 Agustus 2010. Kelahirannya bukan tanpa sebab. Cikal bakal munculnya MIFEE berawal dari kesepakatan yang dibuat Bupati Merauke John Gulba Gebze dengan kalangan investor. Pada 2007, Pemkab Merauke menelurkan program kerja bertajuk Merauke Integrated Rice Estate (MIRE).

Program MIRE direspons cepat pemerintah pusat menyusul krisis ekonomi global 2008. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian berencana membangun ketahanan pangan sebagai antisipasi terjadinya krisis ekonomi. Pada saat itu, Indonesia Timur menjadi perhatian sebagai basis ketahanan pangan.

SBY kemudian menerbitkan Inpres Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, khususnya untuk mempersiapkan program MIFEE. Lalu dilanjutkan dengan Inpres No 1/2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang antara lain mengamanatkan penyusunan Grand Design Food and Energy Estate di Merauke.

Merauke dipilih lantaran memiliki lahan berpotensi untuk pertanian, cukup air, dan belum tertata secara sempurna. Dengan luas Merauke setelah pemekaran (2002), yaitu 4,5 juta hektare hampir setengahnya merupakan lahan basah.

Namun, setelah proyek ini bergulir tak sedikit menuai kritik terutama dalam pembukaan hutan masyarakat. Yayasan Pusaka mencatat sejak proyek ini diluncurkan telah memengaruhi hak-hak orang asli Papua (Malind Anim) yang tersebar di 160 kampung dan 20 distrik.

Mereka tak diberikan hak untuk menentukan kebijakan atas pembukaan lahan dalam proyek MIFEE. Perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi di antaranya Medco melalui PT Selaras Inti Semesta (SIS), dan PT Dongin Prabhawa.

“Jika demikian, Orang Malind Anim yang sumber pencahariannya tergantung pada hutan, padang, savana, rawa, dan kali akan tersingkir dan sulit mengakses lahan untuk kegiatan produksi. Mereka tak bisa lagi bebas mencari ikan, berburu hewan, togok sagu,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka, YL Franky.

“Mereka juga tak dapat bekerja dengan perusahaan yang terlibat dengan MIFEE lantaran keterbatasan keterampilan, atau diterima bekerja sebagai buruh kasar,” lanjutnya.

 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi papua versi bappenas

 

Yayasan Pusaka juga mencatat, desain besar peta investasi menunjukkan bahwa proyek MIFEE lebih fokus pada komoditas nonpangan berbasis ekspor. Di antaranya tebu, karet, dan kelapa sawit.

Sebanyak 20 perusahaan berencana berinvetasi tanaman tebu dengan luas lahan 762 ribu hektare. Diikuti 6 perusahaan hutan tanaman dengan luas lahan 626 ribu hektare.

Lalu, 10 perusahaan kelapa sawit dengan lahan seluas 389 ribu hektare serta lima perusahaan yang siap berinvestasi pada tanaman pangan padi, ubi kayu, jagung, dan kacang dengan luas lahan 79 ribu hektare.

“Proyek ini akan menyingkirkan dan memaksa perubahan corak produksi pangan lokal,” kata Franky.

Kritik yang sama juga dilontarkan Serikat Petani Indonesia (SPI). Menurut Ketua Umum SPI Henry Saragih, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, orientasi pertanian mesti diubah dari kepentingan ekspor ke kepentingan nasional.

“Pemerintah perlu mendorong hasil pertanian ke tanaman pangan kebutuhan nasional, seperti padi, jagung, kacang kedelai, peternakan, sayuran dan buah-buahan,” katanya,  Kamis, 22 Januari 2015.

Menurut Henry, program Jokowi-JK meneruskan lumbung pangan nasional era SBY di Papua lewat proyek MIFEE perlu dikaji ulang. Sebab, proyek yang digadang-gadang bisa mengurangi impor pangan hingga Rp 4,7 triliun pada 2020 belum tentu menguntungkan masyarakat sekitar.

“Jangan mengartikan kedaulatan pangan itu seperti biasanya, mencetak sawah yang tujuannya untuk ekspor ke luar negeri. Itu tidak realistis. Tapi diutamakan untuk kebutuhan orang-orang Papua dan sekitarnya saja. Kalau sudah berlebih, barulah didistribusikan ke daerah lain di sekitarnya,” tutup Henry.*

 

 

 

Editor: Chairul Akhmad

 

 

 

Penulis
Tags

*

Top